Ini Syarat Pemerintah untuk Ajukan RAPBN 2014

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2014 berserta nota keuangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat 16 Agustus 2013. RAPBN ini, selanjutnya akan dibahas sebelum disahkan dalam sidang paripurna.

Tapi, DPR sendiri mengajukan beberapa syarat untuk RUU tentang APBN tersebut, agar APBN tahun anggaran 2014 sehat dan berkesinambungan. Ketua DPR Marzuki Alie, dalam pidatonya pada pembukaan masa sidang I tahun 2013-2014, mengatakan ada tiga indikator APBN dikatakan sehat.

Pertama, kata Marzuki, defisit harus terkendali menuju keseimbangan atau surplus. Kedua, keseimbangan primer yang harus terjaga positif, dan ketiga, rasio utang yang cenderung menurun.

"Pengelolaan APBN yang sehat, di samping harus memberikan prioritas pembangunan bagi tercapainya kemakmuran rakyat, juga perlu memberikan ruang atau fleksibilitas bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi stabilisasi untuk mengantisipasi fluktuasi kondisi perekonomian nasional dan global," kata Marzuki.

Namun, kata dia, konstitusi dan Undang-undang mengharuskan prosentase tertentu wajib dialokasikan dalam APBN. Alokasi dana ini, kata Marzuki, meliputi anggaran pendidikan sebanyak 20 persen, dana alokasi umum  (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri netto.

Kemudian alokasi anggaran dana bagi hasil dengan perhitungan yang telah ditentukan, alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, dan alokasi anggaran untuk otonomi khusus Provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2 persen dari DAU nasional.

Menurut Marzuki, mengenai arah kebijakan fiskal, DPR meminta Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, terdistribusi dan dirasakan oleh seluruh rakyat. "Dengan demikian, mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan secara signifikan," ujar dia.

Marzuki mengatakan, target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen harus mampu memperkuat fondasi perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mampu mendorong masuknya investasi asing jangka panjang.

Sebab, investasi asing yang bersifat jangka pendek dinilai kurang signifikan bagi penguatan perekonomian jangka panjang, karena setiap saat dapat ditarik keluar menjadi capital out-flow.

Melihat pertumbuhan ekonomi global yang masih melambat sejak krisis 2008, Pemerintah diminta fokus pada pembenahan perekonomian domestik, antara lain dengan mendesain stimulus fiskal yang efektif untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Persoalan infrastruktur harus menjadi prioritas utama untuk diatasi, karena akan berdampak pada laju perekonomian secara keseluruhan, melalui strategi yang bersifat komprehensif dan terkoordinasi antar-instansi pemerintah yang efektif.

"Momentum pertumbuhan yang positif hendaknya menjadi dasar dalam mengembangkan sektor-sektor produktif, khususnya sektor riil," ujar dia.

Sementara, kata dia, pengembangan sektor riil, juga harus didukung instrumen kebijakan moneter yang baik, antara lain dengan mengatur fleksibilitas tingkat suku bunga perbankan.

Intermediasi bank harus mampu menggairahkan ekonomi swasta, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah, agar pengembangan UMKM dapat menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang kokoh dari terpaan krisis.

Fakta lain yang harus menjadi perhatian, kata Marzuki, adalah meningkatnya harga-harga barang, terutama kebutuhan pokok.

DPR menyarankan, agar peran Bulog diperkuat untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok. Sebagai gambaran, kata Marzuki, harus dicermati target inflasi kumulatif selama tahun 2013 yang semula disepakati 4,9 persen menjadi 7,2 persen hingga akhir 2013.

DPR menilai, target inflasi tahun 2013 cukup tinggi, dan dikhawatirkan akan mendekati dua digit, jika pemerintah tidak mengambil langkah-langkah yang strategis.

Sementara, kata dia, DPR juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari pengelolaan sumber daya alam. (eh)

Sumber: VivaNews.com

Ada Foto Hatta di Mobil Operasional Demokrat

VIVAnews - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa, kaget melihat fotonya terpampang di mobil operasional Partai Demokrat. Hatta mengaku tidak tahu-menahu mengenai hal tersebut.

Di temui di kantornya, Selasa 13 Agustus 2013, Hatta yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengaku baru tahu soal foto tersebut dari media massa. "Seingat saya ada mobil, tapi tidak ada kaitannya dengan saya," kata Hatta kaget ketika ditunjukkan foto tersebut oleh wartawan.

Hatta juga menegaskan beredarnya foto tersebut bukan berarti dia telah digandeng partai besannya itu untuk ikut Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. "Tidak lah, saya kan Ketua Umum PAN," katanya.

Mobil operasional Partai Demokrat, yang seharusnya bergambar Susilo Bambang Yudhoyono atau para pemimpin lain dari partai itu, justru terlihat memampangkan gambar Hatta.

Gambar yang terpampang di mobil berwarna putih itu dipenuhi lambang Partai Demokrat lengkap dengan nomor urut peserta pemilunya, yaitu nomor 7. Pada badan mobil tertulis "Lanjutkan Pembangunan, Bekerja untuk Rakyat." Pada kaca mobil bagian belakang ada gambar Hatta Rajasa dengan lambang HR dan bertuliskan "Lanjutkan Pembangunan". Mobil itu tampak beredar di Bogor.

Tanggapan Demokrat

Dikonfirmasi soal ini, Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Jero Wacik menduga kuat mobil itu dirancang untuk keperluan Pilkada Bogor. Dalam Pilkada Bogor, PAN dan Demokrat memang berkoalisi. Kedua partai ini mengusung pasangan Bima Arya - Usmar Hariman. Usmar merupakan anggota DPRD Kota Bogor dari Partai Demokrat. "Kami koalisi di Bogor, bukan untuk Konvensi. Kalau Demokrat, gambarnya pasti Pak SBY," kata dia.

Anggota Dewan Pembina Demokrat Melani Leimena Suharli juga membantah bahwa mobil itu ada kaitannya dengan Konvensi. Sebab, kata Meilani, Hatta Rajasa tak ikut Konvensi Demokrat. "Mungkin kalau ikut Konvensi tidak ya, tapi untuk menyemangati bahwa ada salah satu parpol yang sedang menggelar Konvensi," kata Melani. (kd)

samasaja | 14/08/2013 | Laporkan
Kenapa dimasalahken? wong dia itu besannya kok...

Sumber: VivaNews.com

Uang Reses Anggota DPR Naik, Rp1 Miliar Per Tahun

VIVAnews - Uang reses anggota DPR RI naik. Totalnya mencapai Rp1 miliar per tahun. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Saan Mustopa mengingatkan agar uang reses yang sangat besar itu benar-benar dimanfaatkan untuk rakyat.

"Sekarang sekali reses sekitar Rp150 juta, setahun ada empat kali reses, itu uang untuk penyerapan aspirasi yang memang harus kita gunakan untuk kegiatan dengan konstituen," kata Saan di Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2013.

Uang reses Rp600 juta per tahun tersebut masih ditambah uang transportasi dan kunjungan ke daerah sebesar Rp30 juta sekali turun ke lapangan, sebanyak 15 kali pertemuan setahun. "Jumlahnya bisa mencapai Rp1 miliar, itu belum termasuk gaji," katanya.

Saan mengaku menghabiskan uang reses dan biaya akomodasi untuk aktivitas sosial. Namun, kata dia, tak banyak anggota DPR yang memanfaatkan uang reses untuk turun ke lapangan. Padahal jumlahnya sangat besar.

Dia mengingatkan agar anggota DPR benar-benar turun ke daerah agar citra DPR kembali pulih. "Itu cukup untuk menjalankan fungsi representasi. Jadi itu penting untuk menghapus persepsi negatif publik yang berdasarkan opini bisa tertolong. Minimal masyarakat bisa melihat bahwa kenyataannya anggota DPR ke dapil menjalankan fungsi representasi," katanya. (eh)

Sumber: VivaNews.com

Pramono Anung Setuju Kampus Dibuka untuk Kampanye

VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung setuju perguruan tinggi membuka diri untuk kampanye Pemilu. Menurutnya, jika kampanye yang dilakukan positif, hal itu justru bisa mencerdaskan mahasiswa.

"Namun yang jelas acara hari ini bukan ajang kampanye," kata Pramono yang menghadiri pelatihan memilih bagi 8.500 mahasiswa baru Universitas Indonesia di Depok, Kamis 15 Agustus 2013.

Sementara, Presiden Direktur Center for Election Political Party Fisip UI(CEPP FISIP UI), Chusnul Mariyah, menyatakan kepada VIVAnews, acara ini bukanlah ajang kampanye. "Ini bukan kampanye. Seperti yang Anda lihat, tidak ada satupun perwakilan partai yang berkampanye di hadapan mahasiswa. Ini murni pelatihan agar mereka semakin mengenal politik. Tujuannya ialah untuk menjadi pemilih cerdas dan kritis. Dan perlu diketahui, acara ini murni diadakan UI, bukan KPU apalagi partai," kata mantan anggota Komisi Pemilihan Umum itu.

Chusnul menjelaskan, program seperti ini, lanjutnya, tidak hanya digelar di UI, namun juga di 38 universitas di Indonesia. Dengan program ini, diharapkan para pemilih muda seperti para mahasiswa baru dapat memilih dengan cerdas memahami apa makna partisipasi politik. "Sehingga mereka siap menjadi calon pemimpin bangsa ini," ucapnya. (umi)

(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=67839049483";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); tubil 15/08/2013 Biarkan kampus2 tetap menjadi "oposisi" untuk Senayan, jangan pernah menganggap mereka buta akan politik, apalagi politisi busuk2 senayan...untuk belajar mengenal siapa calon wakil rakyatnya cukup check di internet track record juragan senayan

Sumber: VivaNews.com

SBY Singgung Suksesi di Pidato Kenegaraan

VIVAnews - Pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti pemilihan presiden 2014. Dia berharap suksesi kepepimpinan nasional tahun depan itu membawa angin segar sekaligus pembaruan dan kesinambungan. "Change and continuity," kata SBY di Gedung 'Kura-Kura' DPR/MPR/DPD, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2013."Seperti telah kita ketahui, Pilpres kali ini tidak diikuti oleh incumbent. Sampai saat ini, setidaknya terdapat puluhan nama yang beredar di media massa," lanjut SBY.Menurutnya, wajah-wajah baru juga muncul ikut meramaikan bursa bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Semua wajah kata dia, menyiratkan hasrat yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini.  "Sungguh ini sebuah anugerah, karena negeri ini telah berhasil mendorong munculnya para calon pemimpin baru yang berkualitas dan siap melanjutkan estafet kepemimpinan di negeri ini," ujarnya. SBY mengingatkan setiap calon untuk mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya agar secara aktif menjelaskan visi dan misi mereka, serta solusi yang mereka tawarkan untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa yang kompleks. "Biarkan rakyat yang memiliki kedaulatan untuk memilih pemimpin mereka, yang diyakini dapat melanjutkan pembangunan bangsa di masa depan," ujarnya. (umi)
(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=67839049483";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));Semoga tdk ada lagi pemimpin yg menjual negaranya ke amrik, lembek, hanya pintar pidato dan pencitraan, dekat dgn rakyatnya.

Sumber: VivaNews.com

Rp17 Triliun untuk Pemilu, SBY Minta 3 Institusi Ini Tak Main-main

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan penyelenggara pemilu menjalankan tugas dan kewajibannya penuh tanggung jawab mengingat biaya yang dianggarkan tidak sedikit. Pemerintah menganggarkan Rp17 triliun untuk Pemilu 2014 untuk didistribusikan ke Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

"Belum lagi biaya yang akan disediakan oleh para peserta Pemilu. Sungguh ini sebuah perhelatan demokrasi yang sangat akbar, tidak saja bagi negeri ini, namun juga dalam bandingannya dengan pemilu di negara-negara demokrasi lainnya," kata SBY di Gedung DPR/MPR/DPD, Jumat 16 Agustus 2013.

Karenanya SBY berharap semua pihak yang terkait dapat memikul tanggung jawab yang sebesar-besarnya agar pemilu dapat berjalan dengan demokratis. SBY meminta tiga lembaga yang terkait langsung juga saling bahu membahu bekerjasama dalam memenuhi tugas sesuai dengn kewenangan yang diatur dalam UU.

Dia berharap pemilihan umum di tahun 2014 berlangsung secara lancar, tertib, dan damai. Syaratnya, penyelenggaraan pemilu memenuhi semua standar yang berlaku secara universal, yang dalam tradisi demokrasi haruslah bersifat bebas dan adil. "Apa yang sudah kita capai dalam tiga pemilu demokratis sebelumnya, perlu kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan," katanya.
SBY berharap agar partai-partai politik peserta pemilu menjadikan Pemilu 2014 sebagai kesempatan penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negeri ini. Meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air merupakan agenda bersama.  "Untuk itu, partai politik hendak-nya membangun hubungan yang lebih akuntabel dengan para konstituennya," kata dia.

"Setiap wakil rakyat hendaknya menjaga kepercayaan yang diberikan para pemilihnya, dan menjadikan amanah tersebut sebagai perjanjian luhur dengan rakyat yang diwakilinya," kata dia.(sj)

(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=67839049483";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));Ya betul itu!! Tidak boleh manipulasi duit 17 triliun itu!! Ngngng... Tapi kalo manipulasi rekap suara pemilih boleh gak pak??SBY berharap pemilihan umum di tahun 2014 berlangsung secara lancar, tertib, dan damai. Kok kata-kata Jujur tidak termasuk yang diharapkan ya elbantary 16/08/2013 Sangat disayang uang sebanyak itu digunakan untuk memilih para calon koruptor baru.

Sumber: VivaNews.com

Kader Demokrat Siap Urunan Dana Konvensi

VIVAnews - Partai Demokrat berjanji akan meminimalkan anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan konvensi yang akan dimulai pada September 2013.

Partai Demokrat mengaku saat ini sedang mencari dana untuk penyelenggaraan konvensi penjaringan calon presiden. Tapi, jika dibutuhkan, kader-kader partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu siap menyumbang.

Menurut Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Meilani Leimena, meskipun setiap kader Demokrat yang terpilih menjadi anggota DPR telah dipungut sumbangan wajib untuk partai, tapi jika dimintai sumbangan lagi untuk biaya konvensi, dirinya siap menyumbang.

"Kita anggota dewan ada kewajiban menyetor setiap bulan. Tapi untuk konvensi sendiri kita belum tahu kebijakan, apa kita harus setor lagi. Kita sih oke-oke saja ini kan demi kemajuan partai," kata Melani di Jakarta, Rabu 14 Agustus 2013.

Namun sejauh ini dia belum mengetahui soal pendanaan konvensi. Sebab, saat ini tengah ada pergantian Bendahara Umum Demokrat di mana saat ini baru dijabat oleh wakil bendahara umum.

Sebelumnya, Partai Demokrrat enggan mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan untuk menggelar konvensi calon presiden. Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Jero Wacik memastikan anggaran konvesi tidak besar.

"Enggak, enggak, enggak besar kok. Kita tidak ingin biaya besar-besar," kata Jero Wacik beberapa waktu lalu.

Jero sendiri mengatakan bahwa pihaknya sedang mencari anggaran untuk konvensi. "(Anggaran) belum ada, kita lagi mencari," katanya.

Namun, Menteri ESDM itu memastikan dana untuk acara tersebut berasal dari sumber yang sah dan halal. "Mungkin ada orang atau perusahaan yang pingin bantu boleh saja, selama halal," ujar Jero. (umi)

Sumber: VivaNews.com

Ruhut: Chairul Tanjung Ikut Konvensi Capres Demokrat

VIVAnews – Partai Demokrat September mendatang akan gelar konvensi untuk menyeleksi calon presiden RI yang akan mereka usung pada Pemilu 2014. Pimpinan Demokrat mengklaim sampai Selasa ini, 13 Agustus 2013, sudah sepuluh orang yang berminat jadi peserta.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengungkapkan beberapa orang sudah siap untuk ikut konvensi. Ada politisi, mantan pejabat, purnawirawan TNI, menteri, hingga pengusaha.

“Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, mantan KSAD Pramono Edhie Wibowo, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, mantan Ketua MK Mahfud MD, mantan Panglima TNI Djoko Santoso, mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto, dan pengusaha media Chairul Tanjung,” kata Ruhut.

Anggota Komisi Hukum DPR itu menyatakan hingga kini belum ada perempuan yang siap jadi kandidat. Namun, menurut Ruhut, tak menutup kemungkinan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga akan diundang ikut konvensi. 

Ruhut mengatakan, tokoh-tokoh yang sudah menyatakan minatnya ikut konvensi sejauh ini diyakini Demokrat bisa mendongkrak elektabilitas partai. “Konvensi ini gagasan yang sangat brilian dari SBY. Jadi konvensi sangat serius dan siapapun yang lolos sangat bisa mendongkrak elektabilitas partai karena mereka orang teruji,” kata dia.

Komite Konvensi mewajibkan seluruh peserta untuk menandatangani dan mematuhi kode etik yang dirumuskan oleh Demokrat. “Mereka harus tanda tangan satu per satu di atas materai. Kalau ada di antara peserta yang melihat rumusan kode etik itu terlalu berat, itu hak mereka (untuk mundur dari konvensi),” kata anggota Komite Konvensi, Suaidi Marasabessy, Selasa 13 Agustus 2013. (ren)

imamsurojo 14/08/2013 semoga upaya partai demokrat ini tidak sia-sia, karena pemilu legislatif 2014 belum tahu siapa yg leading.PD akhirnya punya tipi!! Golkar punya anteve, tvone; Nasdem punya metro; hanura punya mnc. Bisa kampanye gratis dan corong resmi PD di trans dan trans 7. Kalo beneran, wah bakal males nonton trans, ntar banyak iklan sby, .. bla bla.. pro rakyat..bla bla..

Sumber: VivaNews.com

Lapas Rusuh Lagi, DPR Kritik Pidato RAPBN Presiden

Sorry, I could not read the content fromt this page.

Sumber: VivaNews.com

Guruh: Belum Saatnya Jokowi Nyapres

VIVAnews - Putra bungsu mantan Presiden Soekarno, Guruh Soekarnoputra menilai, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum pantas maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2014.

"Kalau menurut saya, belum saatnya," kata Guruh usai Sidang bersama Presiden SBY, DPR, dan DPR untuk memperingati Hari Kemerdekaan, Jumat 16 Agustus 2013.

Menurut politisi senior PDI Perjuangan ini, tak masalah jika Jokowi menjadi rebutan partai-partai lain, yang ingin berlomba menjadikannya sebagai calon wakil presiden atau calon presiden melalui konvensi Demokrat. "Tapi kan tergantung Jokowi," ujar dia.

Dalam berbagai survei, elektabilitas Jokowi memang tak terbendung. Bahkan, Jokowi dapat mengalahkan calon presiden dari partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Belum ada capres yang cocok
Guruh juga menilai, belum ada tokoh yang cocok untuk menjadi capres sejauh ini. "Dari kader PDIP tidak ada juga," kata Guruh. Menurut dia, saat ini, Indonesia sudah amburadul.

Terutama, kata dia, dengan adanya amandemen produk Undang-Undang Dasar Tahun 2002. Di mana, dalam amandemen itu semua bertentangan dengan Pancasila. "Pemilu langsung itu bertentangan, MPR juga bukan lembaga tertinggi ini sudah salah," ujar dia.

Sehingga, kata dia, saat ini banyak orang yang tidak tahu soal ideologi yang benar. "Termasuk capres-capres ini, nggak ada yang ngerti (ideologi Pancasila)," kata dia.

Saat ini, beberapa pimpinan partai politik yang sudah menyatakan diri sebagai calon presiden adalah Wiranto dari Partai Hanura, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, dan Aburizal Bakrie dari Partai Golkar. (sj)

Sumber: VivaNews.com

Ketua DPR: Lapas Rusuh, Apa Kerja Denny Indrayana?

VIVAnews - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, Senin 19 Agustus 2013, menyoroti kinerja Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, terkait kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara."Selama ini, dia (Denny) aktif sidak di lapas, ini hasilnya apa?" kata Marzuki di Gedung DPR.Marzuki mempertanyakan yang dilakukan Denny pada saat melakukan sidak di lapas-lapas. Apakah hanya melihat kinerja sipir lapas yang harus keras terhadap para narapidana."(Denny) tidak melihat dia (napi) sebagai manusia. Napi itu memang salah, tapi kan sudah dihukum, tapi seharusnya hak-haknya dilindungi. Ini harusnya dipelajari, investigasi, carikan solusi," kata Marzuki.Menurut Marzuki, ada beberapa hal yang kemungkinan bisa menjadi pemicu kerusuhan lapas yang terus berulang, di antaranya masalah diskriminasi, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang mengetatan remisi narapidana teroris, narkoba dan korupsi, serta kapasitas lapas yang tidak mencukupi."Mereka pasti merasa tidak nyaman, walau bagaimanapun, terpidana ini manusia juga, punya emosi, punya rasa," kata dia.Tapi, kata Marzuki, masalah-masalah inilah yang harus diteliti.Kerusuhan di lembaga pemasyarakatan kembali terjadi. Kelebihan kapasitas  menyebabkan gesekan antar napi, menyebabkan kerusuhan di beberapa lembaga pemasyarakatan di tanah air. Narapidana Lapas Kelas II A Labuhan Ruku, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Minggu sore, 18 Agustus 2013 mengamuk dan membakar beberapa ruangan lapas. Kerusuhan terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. Dalam kerusuhan itu sebanyak 30 napi melarikan diri, namun 11 di antaranya berhasil ditangkap kembali. (umi)
(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=67839049483";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));SAMA AJA EMANG BUSUK SEMUAA NYAA, YA DPR YA KEMENKUMHAM, KAN SAMA2 PEMERINTAAH, SKRG AJA MAEN SALAH2ANN, DASAR PEJABAT PD GA TAU MALU, KLO MSH PUNYA MALU PECAT TUH MENTERI MA WAMEN'A KLO GA YA NGUNDURIN DIRI LAH, DAN DPR PUN BEKOAR DOANG BISA'A! F...K

Sumber: VivaNews.com

Banyak Masalah, DPR Godok RUU untuk TKI

VIVAnews - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie dalam pidato pembukaan masa sidang I tahun 2013-2014, Jumat 16 Agustus 2013, menyoroti permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Banyaknya masalah TKI ini, menurut Marzuki, karena Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri belum mampu memberikan perlindungan menyeluruh kepada para TKI.

Karena itu, menurut Marzuki, DPR sudah menyiapkan Rancangan Undang-Undang baru tentang Perlindungan Pekerja di Luar Negeri. "RUU ini akan segera memasuki pembicaraan tingkat I," kata Marzuki.

Untuk pembahasan RUU tentang Perlindungan Pekerja di Luar Negeri ini, pimpinan DPR dan pimpinan Komisi IX bidang Ketenagakerjaan sudah melakukan rapat konsultasi sebanyak dua kali.

"Terutama, untuk menuntaskan masalah amnesti yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada para WNI overstayer dan non-procedural," kata dia.

DPR, Marzuki melanjutkan, akan mengapresiasi perpanjangan amnesti hingga 3 November 2013. Tapi, perpanjangan amnesti tersebut tidak ada artinya jika tidak ada perubahan pola pelayanan.

"Untuk itu, Kemenakertrans dan Kemenlu, harus bekerja sama dengan baik dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan masalah perlindungan TKI di luar negeri," ujar dia.

Kedua kementerian itu diharapkan mengutamakan kepentingan TKI yang sedang didera permasalahan, dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, sehingga mereka merasakan adanya perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia. (art)

Tak mungkin DPR menghasilkan Undang-undang yg belain rakyat !!! Pasti selalu belain yg bisa bayar !!!

Sumber: VivaNews.com

SBY Pidato Kenegaraan, Anggota DPR Dilarang Interupsi

VIVAnews – Hari ini, Jumat 16 Agustus 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan tiga pidato kenegaraan untuk menyambut hari kemerdekaan Indonesia yang jatuh besok Sabtu, 17 Agustus 2013. Pidato itu disampaikan Presiden SBY dalam rapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Wakil Ketua MPR Hajriyanto Thohari meminta agar anggota DPR dan DPD tidak melakukan interupsi ketika Presiden membacakan pidato kenegaraan. “Anggota DPR sebaiknya mendengarkan saja karena pembahasan ada di tingkat Badan Anggaran dan komisi,” kata dia.

Pukul 09.00 WIB, Presiden SBY akan menyampaikan pidato terkait hari kemerdekaan RI, sedangkan pukul 14.30 WIB tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2014 dan Nota Keuangan.

Hajriyanto mengatakan, anggota DPR memang bisa saja melakukan interupsi. “Tapi kalau lihat materi pidato, aspek yang mendapat tanggapan diberikan waktu dalam sidang berikutnya. Jadi interupsi lebih pas di pembahasan untuk persetujuan RAPBN yang diajukan pemerintah,” ujar politisi Golkar itu.

Koordinator Panitia Pelaksana Tim Kerja Persiapan Sidang Bersama DPR dan DPD, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, mengatakan mulai pukul 09.00 WIB hingga malam nanti akan dilakukan tiga rangkaian sidang, yaitu Sidang Bersama DPR-DPD dengan agenda Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-68 Kemerdekaan RI pada pukul 09.00 WIB, Rapat Paripurna Luar Biasa DPR dengan agenda Pidato Presiden tentang RAPBN 2014 dan Nota Keuangan pada pukul 14.30 WIB, serta Sidang Paripurna DPD dengan agenda Pembukaan Tahun Sidang 2013-2014 pada pukul 19.00 WIB.

Merujuk pada pokok-pokok acara dalam Buku Petunjuk Acara Sidang Bersama DPR-DPD, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Negara Kristiani Herrawati, akan tiba pukul 08.45 WIB di lantai dasar Gedung Nusantara. Di depan pintu utama gedung, Ketua DPD Irman Gusman dan istri Liestyana Rizal, serta Ketua DPR Marzuki Alie dan istri Asmawati, menyambut Presiden dan istri. Mereka kemudian menuju ruangan VIP.

Lima menit sebelum SBY tiba, Wakil Presiden Boediono dan istri Herawati akan tiba lebih dulu pukul 08.40 WIB. Ia akan disambut Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Wakil Ketua DPR Muhammad Sohibul Iman. Mereka kemudian juga menuju ruangan VIP.

Pukul 08.58 WIB, Presiden, Wakil Presiden, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD akan bersama-sama memasuki ruangan sidang paripurna. “Presiden akan menyampaikan kondisi kebangsaan Indonesia, refleksi dan perspektif, serta seruan kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Hemas. (sj)

yongkipribadi 17/08/2013 hehehehe, emangnya diinterupsi ada manfaatnya ?Mau interupsi?? Gak takut kuwalat apa? Beliau itu dewa teringgi demokrat. Mau dikutuknya jadi kodok, apa?? cangkeme 16/08/2013 aduh pak, kalo digabung2 gitu apa ga pada tidur nantinya? bapak pidato kemerdekaan aja dijamin pada tidur gimana ngomongin RAPBN??Pidato kenegaraan mau di interupsi??. Haiiaah katro banget klo kejadian, memalukan nama bangsa. Btw, ini berita mau provokatif ya?. Masyarakat udah pinter, moment mana yg layak di interupsi dan mana yang tidak.Ini malah kontra produktif, bahkan jika ga dikomodasikan dg baik, bisa2 dilempar pake sepatu kayak Bush. Wah berabe nih. (tp jgn khawatir, ini tergantung hasil kerja dengan isi pidato, kalo sesuai kenyaataan, jgn takut)

Sumber: VivaNews.com

Jokowi: Kalau Saya Maju Capres, Pasti dari PDIP

VIVAnews – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Jumat 16 Agustus 2013, mengatakan tak diundang Partai Demokrat untuk mengikuti konvensi calon presiden. Lagipula dia kader PDIP, bukan partai lain.

“Saya ini kader PDIP. (Kalau maju capres) ya pasti dari PDIP,” kata Jokowi usai menyimak pidato kenegaraan di Gedung DPR RI, Jakarta. Namun tentu saja kewenangan untuk menunjuk capres ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Untuk diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah petinggi partai dan menteri mendatangi Jokowi. Mulai dari mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, Jusuf Kalla, Yusril Ihza Mahendra, Menteri BUMN Dahlan Iskan, hingga adik kandung Prabowo Subiakto, Hashim Djojohadikusumo.

Nama Jokowi mencuat sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi dalam berbagai hasil survei. Namun PDIP meyakini Jokowi akan tetap setia dengan partai dan tidak akan tergoda untuk maju menjadi capres dari partai lain – pun seandainya PDIP tak menunjuk Jokowi sebagai capres 2014.

“Jokowi sangat loyal. Dia juga jadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI bukan atas kemauan sendiri, tapi karena permintaan partai. Dia kader yang baik dan berpegang teguh pada ideologi partai,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Maruarar Sirait. (umi)

(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=67839049483";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Budi mulia 17/08/2013 P jkwi, benahi Jkt dulu. Kita rindu ibukota yg menjadi cermin bg kota2 lain utk berbenah. Periode depan baru benahi Ind, dg jadi PRESIDEN . Budi mulia 17/08/2013 P jkwi, benahi Jkt dulu. Kita rindu ibukota yg menjadi cermin bg kota2 lain utk berbenah. Periode depan baru benahi Ind, dg jadi PRESIDEN . Budi mulia 17/08/2013 P jkwi, benahi Jkt dulu. Kita rindu ibukota yg menjadi cermin bg kota2 lain utk berbenah. Periode depan baru benahi Ind, dg jadi PRESIDEN . kevin.coken 16/08/2013 jokowi majulah jadi prsident,, jangan kecewakan bangsa ini,,karnna mereka udah rindu pemimpin seperti pak jokowi,,, hidup jokowi,, hidup bu megawatiJangan seperti gubernur yg kemaren, udah jadi gubernur pindah ke parte laen dan sekarang matek gak kepilih lagi. Kualat sih. tubil | 16/08/2013 | Laporkan
Alah bulshitt lah kualat...semua pejabat yg dr partai pasti di mintain setoran ama partai pengusungnya...kaga ada yg gratis bung, hari gini jd pejabat masih gratisan..ngimpi kali ye

Sumber: VivaNews.com

Konvensi Demokrat, Mahfud: Komunikasi Baru Lisan

VIVAnews - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD disebut-sebut menjadi salah satu tokoh yang diminta Partai Demokrat untuk mengikuti konvensi calon presiden. Saat ditemui di Istana Negara, Selasa 13 Agustus 2013, Mahfud mengakui sudah dihubungi oleh petinggi Demokrat terkait hal itu.

"Sudah resmi dihubungi. Semua baru lisan," kata Mahfud. Hingga saat ini, kata dia, belum ada undangan tertulis mengingat Komite Konvensi Capres Partai Demokrat baru resmi bekerja Senin malam, 12 Agustus 2013.

Meski demikian, ia mengaku tengah mempertimbangkan keterlibatannya dalam konvensi capres 2014 ini. "Saya serius," ucapnya.

Walau telah memikirkan untuk bergabung dalam konvensi Partai Demokrat, Mahfud masih menunggu aturan resmi dari Komite Konvensi. Sembari menunggu tata cara itu disusun, ia memilih untuk mempertimbangkan keputusannya itu masak-masak.

"Sekarang belum jelas kalau mau ikut itu mendaftar ke mana, melampirkan apa, kemudian harus melakukan apa. Hanya diberitahu untuk ikut. Nah, kalau ikut, langkah berikutnya apa? Belum ada pemberitahuan dari panitia konvensi," ujar Mahfud.

Komite Konvensi Partai Demokrat resmi bertugas untuk menjaring calon presiden Demokrat itu ditandai rapat di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas. Usai rapat Senin malam itu, Ketua Komite Konvensi  Maftuh Basyuni menyatakan siap bekerja penuh menyukseskan program Partai Demokrat tersebut.

"Kami akan bekerja mencari orang yang tepat untuk presiden yang akan datang," ujar Maftuh. Dalam rapat perdana ini, SBY secara resmi menyerahkan estafet kepada Komite Konvensi. (ren)

lilab 15/08/2013 Ulil Abshor Abdala (demokrat)ketahuan belang liberalnya di akun Twitternya..

Sumber: VivaNews.com

Demokrat: Dana Konvensi Halal, Tak Terkait Suap SKK Migas

VIVAnews – Partai Demokrat, Jumat 16 Agustus 2013, menyatakan anggaran konvensi calon presiden partainya tak terkait dengan suap yang diterima Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

“Sumber dana konvensi dijamin halal,” kata Ketua Harian Partai Demokrat, Syarif Hasan, sebelum pidato kenegaraan memperingati hari kemerdekaan di Gedung DPR RI. Menurutnya, dana konvensi berasal dari urunan kader-kader Demokrat sendiri. Namun ia belum tahu jumlah pastinya.

Sebagai kader Demokrat, Syarif pun menyumbang untuk biaya konvensi. Tapi ia menolak untuk menyebut besarannya. “Kalau menteri kan gajinya sedikit,” ujar Syarif yang juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga menjabat Menteri ESDM, Jero Wacik, juga telah membantah spekulasi suap SKK Migas itu ditujukan untuk dana konvensi Demokrat. “Tak ada urusannya dengan partai. Sudah biasa, di awal kasus selalu dikait-kaitkan begini,” kata Ketua Komite Pengawas SKK Migas itu.

Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap KPK terkait kasus suap yang diduga dari petinggi Kernel Oil. Jumlah uang suap yang disita KPK dari kediaman Rudi di Jalan Brawijaya Jakarta Selatan, Selasa malam, merupakan yang terbesar dalam sejarah operasi tangkap tangan KPK.

Rudi sendiri mengaku telah menerima suap yang diduga dari petinggi Kernel Oil. “Saya terima (uang) dua kali. Saya tidak melakukan korupsi, hanya disebut melakukan gratifikasi. Semua saya serahkan ke pengadilan,” kata mantan Wakil Menteri ESDM itu usai diperiksa intensif oleh KPK. (sj)

Baca juga:

Melacak Jejak Tersangka Suap SKK Migas

Nasib SKK Migas Setelah KPK Tetapkan Rudi Jadi Tersangka

Oh yaa??? Sudah dapat sertifikat halal dari MUI kah??Dana sekarang kurang lebih halal deh... tapi yg kemaren2 bisa dipastikan haram.... ahahah.

Sumber: VivaNews.com

Komite Konvensi Berhak Undang Peserta yang Bukan Usulan Demokrat

VIVAnews - Ketua Tim Konvensi Partai Demokrat, Maftuh Basyuni, memastikan tim ini mempunyai hak mengundang kandidat calon presiden RI untuk Pemilu 2014 selain sebelas orang yang sudah diungkapkan Majelis Tinggi partai itu. "Itu hak kami dan sudah disepakati Pak SBY [Ketua Umum Partai Demokrat]," kata Maftuh di Wisma Kodel, Jakarta, Selasa 13 Juli 2013.Dengan hak ini, kemungkinan peserta konvensi calon presiden itu bisa lebih dari 11 orang. Maftuh mengatakan ini sebagai keleluasaan bagi tim untuk mencari siapa tokoh yang akan dijadikan calon presiden. Ini juga sebagai bagian dari independensi tim yang dibentuk secara profesional."Kami sedang mengumpulkan data siapa tokoh lain yang akan diundang  konvensi ini. Kami sedang data dan akan rumuskan kriteria hingga mekanisme dalam mengundangnya. Yang pasti, semua anak bangsa mempunyai hak yang sama," katanya.Mantan Menteri Agama ini belum bisa memastikan kriteria tokoh yang akan diundang. "Kami sedang rapatkan kriterianya. Setelah itu kami umumkan. Semua jadi bisa tahu siapa dan kenapa mereka diundang ikut konvensi," ujarnya.Sekretaris Komite, Suaedy Marasabesy, mengungkapkan salah satu kriteria calon presiden yang akan diundang oleh tim. "Yang pasti mereka pernah menjabat posisi strategis. Tidak masalah itu di pemerintah atau swasta. Ini penting. Jadi mau pengusaha, menteri atau apapun itu mereka punya kesempatan," katanya.Kriteria itu untuk mempermudah partai bekerja pada tahap selanjutnya. "Kami butuh elektabilitas dan popularitas. Kami akan mendampingi semua yang terpilih hingga Pemilu dan memenangkan kursi presiden," kata Suaedy.Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat, Jero Wacik, mengatakan sudah ada sebelas tokoh yang menyatakan serius dan ingin ikut dalam konvensi. "Nanti, komite yang akan seleksi persyaratannya segala macam. Nama-namanya akan diumumkan akhir Agustus 2013," kata dia.Nama-nama yang sudah menyatakan minatnya di media antara lain ipar Presiden SBY Pramono Edhie Wibowo, Mendag Gita Wirjawan, Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, Mantan Ketua MK Mahfud MD, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman. Wapres Boediono dan Ketua KEN Chairul Tanjung disebut sejumlah pengurus Demokrat bakal diundang. (ren)
(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=67839049483";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));Demokrat & Capresnya..... kagak dah, kelaut aje !Maftuh Basyuni apakah tidak terkait kasus Haji, dan Jumhur Hidayat apakah tidak terlibat kasus menara jamsostek ?

Sumber: VivaNews.com

Tekan Golput, 8.500 Mahasiswa Baru UI Dilatih Memilih

VIVAnews - Untuk menekan angka golongan putih (golput) alias tidak memilih dalam pemilihan umum mendatang, 8.500 mahasiswa baru Universitas Indonesia (UI) diwajibkan mengikuti pelatihan partisipasi politik di area kampus UI. Mereka pun mengikuti simulasi pemilihan.

Selain dibekali dengan berbagai teori politik, para mahasiswa baru ini juga diajarkan langsung mengenai tahapan pemilu seperti cara pencoblosan hingga proses rekapitulasi suara. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Pramono Anung, yang ikut menyaksikan langsung proses pelatihan dan simulasi ini mengatakan pemilih pemula nantinya akan berperan penting dalam dunia politik. Di sinilah perlunya partai politik menarik simpati mereka dengan cara dan pendekatan yang lebih inovatif.

"Pemilih pemula mencapai 59 juta orang, jumlah ini sangat besar. Karena itu, partai-partai politik perlu pendekatan yang serius," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Senada dengan itu, Dekan FISIP UI, Bambang Sergi Laksmono, berharap, para mahasiswa baru tersebut dapat menyelami dunia politik secara positif sehingga tidak antipati.  "Mereka ini kan calon pemimpin bangsa, untuk itulah kami harus berusaha agar mereka tidak antipati terhadap dunia politik," ucapnya.

Selain Wakil DPR, acara tersebut juga dihadiri sekitar 12 perwakilan partai politik serta tim KPU. (eh)

(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=67839049483";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));Jangan golput ya!! Ntar kalo nyoblos, coblos aja semuanya ya!! Kalo perlu surat suaranya jadiin kayak saringan teh!! Ini bukan golput lho!!Ui itu sekolah anak2 pengusaha kaya, anak pejabat, anak politisi, anak jenderal, anak Polisi, anak pawai pajak, anak pegawai Bea Cukai, anak bupati-gubenur.... anak koruptor!!!!!sisanya 20% anak2 yg bakal jadi koruptor dan neolib..jd ga usah diajarin lagi meleko.matamu.cuk | 15/08/2013 | Laporkan
dulu daftar trus gak keterima di ui ya mas?

Sumber: VivaNews.com

Jadi Anggota Komite Konvensi Demokrat, Effendi Tidak Mau Digaji

VIVAnews - Pakar komunikasi politik, Effendi Ghazali, mengaku tidak mau digaji sebagai anggota Komite Konvensi Partai Demokrat, yang akan menyiapkan calon presiden RI untuk berlaga di Pemilu 2014. Dikenal sebagi pengamat yang kerap bersuara kritis kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Effendi beralasan dirinya menolak digaji agar bisa menjaga independensi."Saya tidak digaji. Ini komitmen. Saya sudah buat surat dan diserahkan langsung kepada Pak SBY kemarin," katanya di sela-sela rapat komite di Wisma Kodel, Jakarta, Selasa 13 Agustus 2013.Sekretaris Komite, Suaedy Marasabesy,  mengatakan pihaknya akan mengupayakan honorarium bagi anggota tim. Sampai saat ini belum dipastikan besaran dan bagaimana mekanisme pemberian, apakah per bulan atau per rapat."Minimal pengganti biaya transportasi-lah. Kami juga belum bisa tentukan berapa besarnya. Untuk penyerahan kami sedang pikirkan, entah bulanan atau tiap rapat. Kami harus hormati para profesional ini," kata Suaedy.Suaedy juga mengatakan ia baru akan mengajukan anggaran pada pengurus partai usai rapat malam ini. "Kita akan bahas dulu semu malam ini. Baru kita ajukan buat penganggaran ke partai. Kita fokus dulu pada pembagian kerja dulu malam ini," ujarnya.Effendi termasuk diantara 17 anggota komite yang rinciannya 7 berasal dari internal partai dan 10 dari eksternal. Komite ini diketuai Maftuh Basyuni, mantan menteri agama. Eks pimpinan KPK Taufiqurahman Ruki didaulat menjadi wakil ketua. Politiikus Demokrat Suaedy Marasabesy menjadi sekretaris dan bendahara dijabat Anggota DPR Andi Timo Pangerang. Sedangkan anggota lainnya adalah Sugeng Suryadi, Margiono, T.T Rahmat, Efenddy Gazali, Christianto Wibisono, Wisnu Wardhana, Humprey R Djemat dan Charis Ruly. Mereka para profesional yang menjadi anggota tim.Sedangkan internal partai yang menjadi anggota tim ada Indrawaty Sukadis, Didi Irawadi Syamsuddin, Hinca Panjaitan, Putu Suasta dan Vera Febyanthy. Mereka para pengurus di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. (ren)

Sumber: VivaNews.com

Sekjen Golkar: Kalau Mau Menang Jangan Cuma di Podium

VIVAnews - Ketua Bidang Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP) DPP Partai Golkar Idrus Marham memerintahkan semua kader Partai Golkar di seluruh Indonesia untuk selalu dekat dengan rakyat.

Tujuannya untuk bisa memenangkan pencalegan, memenangkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KaRsa) di Pilgub Jatim, menangkan Pemilu 2014 dan memenangkan Aburizal Bakrie (ARB) sebagai Presiden RI.

"Kalau ingin menang, semua kader Partai Golkar harus dekat dengan rakyat, harus turun ke bawah jangan hanya berada di podium," ujar Idrus Marham dalam pidatonya di acara 'Konsolidasi Pemenangan Pemilu BKPP DPP Partai Golkar' di Gedung DPD Partai Golkar Jawa Timur di Surabaya, Minggu malam, 19 Agustus 2013.

Menurut Idrus, yang juga Sekjen DPP Partai Golkar, rakyat adalah pemegang kedaulatan, sebagai eksekutor yang menentukan pilihan dalam pemilu. Idrus juga meminta seluruh kader Partai Golkar mendukung semua kebijakan partai. Termasuk kader di Jawa Timur.

"Jika tidak, saudara Zainuddin Amali (Plt Ketua DPD Partai GOlkar Jatim) bertindak tegas, menindak kader yang menyimpang," katanya keras.

Salah satu indikator kemenangan Partai Golkar adalah bisa menempatkan kadernya sesuai kemampuan.

"Kita bisa mengklaim, Partai Golkar besar, ketika bisa memenuhi target kemenangan di Pemilu 2014. Termasuk memenangkan semua pilkada di Jawa Timur," tuturnya.

Dia menegaskan, pada Pilkada Jatim hanya ada satu skenario perjuangan Partai Golkar, yakni memenangkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf.

Sumber: VivaNews.com