VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2014 berserta nota keuangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat 16 Agustus 2013. RAPBN ini, selanjutnya akan dibahas sebelum disahkan dalam sidang paripurna.
Tapi, DPR sendiri mengajukan beberapa syarat untuk RUU tentang APBN tersebut, agar APBN tahun anggaran 2014 sehat dan berkesinambungan. Ketua DPR Marzuki Alie, dalam pidatonya pada pembukaan masa sidang I tahun 2013-2014, mengatakan ada tiga indikator APBN dikatakan sehat.
Pertama, kata Marzuki, defisit harus terkendali menuju keseimbangan atau surplus. Kedua, keseimbangan primer yang harus terjaga positif, dan ketiga, rasio utang yang cenderung menurun.
"Pengelolaan APBN yang sehat, di samping harus memberikan prioritas pembangunan bagi tercapainya kemakmuran rakyat, juga perlu memberikan ruang atau fleksibilitas bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi stabilisasi untuk mengantisipasi fluktuasi kondisi perekonomian nasional dan global," kata Marzuki.
Namun, kata dia, konstitusi dan Undang-undang mengharuskan prosentase tertentu wajib dialokasikan dalam APBN. Alokasi dana ini, kata Marzuki, meliputi anggaran pendidikan sebanyak 20 persen, dana alokasi umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri netto.
Kemudian alokasi anggaran dana bagi hasil dengan perhitungan yang telah ditentukan, alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, dan alokasi anggaran untuk otonomi khusus Provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2 persen dari DAU nasional.
Menurut Marzuki, mengenai arah kebijakan fiskal, DPR meminta Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, terdistribusi dan dirasakan oleh seluruh rakyat. "Dengan demikian, mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan secara signifikan," ujar dia.
Marzuki mengatakan, target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen harus mampu memperkuat fondasi perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mampu mendorong masuknya investasi asing jangka panjang.
Sebab, investasi asing yang bersifat jangka pendek dinilai kurang signifikan bagi penguatan perekonomian jangka panjang, karena setiap saat dapat ditarik keluar menjadi capital out-flow.
Melihat pertumbuhan ekonomi global yang masih melambat sejak krisis 2008, Pemerintah diminta fokus pada pembenahan perekonomian domestik, antara lain dengan mendesain stimulus fiskal yang efektif untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Persoalan infrastruktur harus menjadi prioritas utama untuk diatasi, karena akan berdampak pada laju perekonomian secara keseluruhan, melalui strategi yang bersifat komprehensif dan terkoordinasi antar-instansi pemerintah yang efektif.
"Momentum pertumbuhan yang positif hendaknya menjadi dasar dalam mengembangkan sektor-sektor produktif, khususnya sektor riil," ujar dia.
Sementara, kata dia, pengembangan sektor riil, juga harus didukung instrumen kebijakan moneter yang baik, antara lain dengan mengatur fleksibilitas tingkat suku bunga perbankan.
Intermediasi bank harus mampu menggairahkan ekonomi swasta, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah, agar pengembangan UMKM dapat menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang kokoh dari terpaan krisis.
Fakta lain yang harus menjadi perhatian, kata Marzuki, adalah meningkatnya harga-harga barang, terutama kebutuhan pokok.
DPR menyarankan, agar peran Bulog diperkuat untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok. Sebagai gambaran, kata Marzuki, harus dicermati target inflasi kumulatif selama tahun 2013 yang semula disepakati 4,9 persen menjadi 7,2 persen hingga akhir 2013.
DPR menilai, target inflasi tahun 2013 cukup tinggi, dan dikhawatirkan akan mendekati dua digit, jika pemerintah tidak mengambil langkah-langkah yang strategis.
Sementara, kata dia, DPR juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari pengelolaan sumber daya alam. (eh)
Sumber: VivaNews.com
samasaja | 14/08/2013 | Laporkan